asas pidana. 3 Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 19302. asas pidana

Kata Kunci: Asas Lex Specialis Sistematis, Tindak Pidana, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi. 9 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2015, h. Layaknya hukum acara perdata, hukum acara pidana juga memiliki asas di dalamnya. Pertimbangan hukum. S. Asas-Asas Hukum Pidana. 5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru. Pengertian Kias dalam Hukum Pidana Islam. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia a. Rineka Cipta. Baca juga: Asas-Asas Hukum Pidana. Menurut Mezger, hukum pidana dapat diartikan. Ppt Asas Hukum Islam from Dalam kitab suci alqur’an, allah swt berfirman yang artinya: 5 makhrus munajat, dekontruksi fikih jinayah. 4 Th. perkembangan Hukum Islam. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat. Pengecualiaan Asas Legalitas - 34 BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA - 39 A. Asas legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. DasarHukum Pidana Indonesia. Abdul Kadir Besar. 154 3. Asas hukum pidana materiil itu antara lain, sebagaimana di kutip dari Fakultas Hukum UMSU yakni: Asas Legalitas Asas legalitas Hukum Pidana Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu kontribusi yang bersifat ideologis, berupa hukum pidana dengan filosofi Ketuhanan. Berikut penjelasan mengenai asas-asas hukum acara pidana, yaitu: Asas Praduga Tidak Bersalah. com 6 Asas Hukum Pidana. Zainal Abidin, S. 6 Tentunya mengenai Hukum dan Pidana Anak hanya dapat ditemukan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Buku ini merupakan buku ke-26 yang dihasilkan oleh Prof. Adapun asas-asas dalam hukum acara pidana, ialah: 1. -----, 2010. Pidana, Proses-Proses Dalam Hukum Acara Pidana, dan Beberapa Asas Dalam Hukum Acara Pidana. bertanggungjawab. 13 Strafaarfeit dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik. 7 Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Dengan mengikuti PKPA ini, kamu bisa mengakses. , M. Ulasan Lengkap Sebenarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. 42 Dalam beberapa literatur dan pandangan ahli, menjelaskan bahwaDi dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi ”tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel). vi E. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Istilah yang dipakai ialah “perundang-undangan pidana” (wettelijk strafbepaling),Baca juga: Soal Penjebakan PSK, ICJR: MA Sebut Teknik Itu Bertentangan dengan Hukum Acara Pidana. Bahan Bacaan : Arief. Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Sejarah dan Landasan Filsafati Asas Legalitas B. hukum pidana, tidak sejak semula korporasi dapat diterima menjadi subjek. pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP). Tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah dan hak-haknya harus dihormati selama proses. 17 d. Bagi kalangan praktisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pertimbangan hukum dalam. 13 Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini termuat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam Bahasa Latin dikenal dengan istilah nullum crimen (delictum) nulla poena sine praevia lege poenali (artinya, tidak ada perbuatan. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 57), yaitu : a. Berbeda dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, ultimum remedium tidak diatur sama sekali dalam KUHP, sehingga asas ini menjadi sangat luas tafsirnya dan sangat lentur dalam penggunaannya. PT Bina Askara. 2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Op. Tohar. , h. Asas teritorial ini kemudian diperluas kembali oleh Pasal 3 KUHP:. d) Asas Legalitas, berlaku pada hukum pidana. Asas ini sesuai dengan pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (“AB”). 15-16 . Urban Studies. Asas Mens Rea ( Actus non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea). Nah untuk lebih tahu apa saja asas yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut ini. Defenisi Asas Legalitas C. Asas legalitas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi instrumental dan fungsi melindungi. Harga Buku Asas-Asas Hukum Pidana (Topo Santoso) Rp264. (NOODWEER) DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA1 Oleh: Dean Praditya Kermite2 Jeany Anita Kermite3 Fonny Tawas4. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana 17 G. Baca juga: Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. PY - 2023. 3. Dengan asas ini, sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan menggelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Bandung: Mandar Maju, hal. 2, No. Azas perlakuan yang sama di depan hakim 6. Berikut adalah asas asas hukum pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia: 2. Berikut paparannya. Salah satu wacana yang hendak dikaji. 3, Jakarta : Storia Grafika, hlm. Untuk kasus tindak pidana korupsi membutuhkan asas keadilan. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana[1] Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. Sanksi yang diancamkan maksimal setara denda kategori II (Rp10 juta). Namun, bahkan dalam kasus-kasus seperti. , dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 30 Maret 2017. C. ISBN/ISSN: 978-979-518-341-9: Nomor Induk:-Bidang Hukum: Hukum Pidana: Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum: Monografi Hukum Lainnya yang Sejenis. Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 2. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adatC. Berikut adalah ragam jenis-jenis asas hukum yang ada di Indonesia beserta penjelasan singkatnya. Asas-Asas Hukum Pidana. Asas-Asas Hukum Acara Pidana. 1982. Unsur-Unsur Tindak Pidana 94 D. BT - Asas-asas hukum pidana. Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) sebagai solusi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak di dalam sistem peradilan pidana anakA. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas). Asas universal. 25 5 Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM era Reformasi, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hal. 26 Tujuan hadirnya asasPembahasan teori-teori hukum pidana disertai contoh-contoh kasus, diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami materi hukum pidana secara utuh. Dalam hukum pidana, prinsip pemerintahan yang berdasarkan peraturan ini pun semakin dipertegas dan diperketat dengan dianutnya asas legalitas yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa ^Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecualidisebut ketentuan tentang ―asas legalitas‖. Asas-Asas Hukum Pidana. 12 aturan hukum, larangan mana disertai ancaman. Tujuan hukum adalah sebuah alasan mengapa adanya hukum materiil dan juga hukum formil. Pasal tersebut berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas diantaranya, yaitu sebagai berikut : Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; Asas Praduga tak bersalah (Presumption of Innocence); Asas Pembuktian Terbalik; Asas Oportunitas; Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum; Semua orang diperlakukan sama di depan. Asas Legalitas. Sifat Melawan hukum Khususasas inkuisitur (inquisitoir) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan. 56-57. 69 . 24 Terdapat beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini sebagaimana dijelaskan Dr. Pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pemidanaan. Untuk dapat mempelajari materi tersebut secara lebih lengkap dan komprehensif kamu dapat mengikuti kelas PKPA khusus yang diselenggarakan oleh HeyLaw x KAI, yang dilakukan secara online 100%. 54. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of. ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN DALAM PERSIDANGAN ONLINE TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dengan Nomor Perkara 26/Pid. 169 6Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 31. Asas Teritorial dalam Hukum Pidana. Sejak 2015, Kelas Khusus Internasional FHUI Tawarkan Double Degree . Kumpulan artikel tanya jawab seputar masalah hukum pidana, seperti pencurian, pemerkosaan, penggelapan, penipuan, pelanggaran lalu lintas, hingga korupsi. 1-2. Perundang-undangan Hukum Acara Pidana 21 BAB 2 SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA 22 A. ilmu pengetahuan hukum Pidana. 1. Silahkan klik tombol berikut untuk lanjut. Elemen-Elemen Perbuatan Pidana MODUL IV : Asas Legalitas A. Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Asas legalitas, tidak ada tindakan dapat dipenjara kecuali oleh otoritas aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Dalam buku Hukum Acara Pidana (2018) oleh H Suyanto, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil dalam persidangan. M. Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa ada 9 asas-asas hukum acara pidana dalam KUHAP. dalam buku beliau yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Buku perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP membahas prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang diatur dalam KUHP sebagai ius constitutum dan mengupas perkembangannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai ius constutuendum. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada tolak the rule of law, semua tindakan penegakan hukum harus: 1. Asas ini ada dalam hukum pidana materiil namun penegakannnya ada di dalam pengadilan. Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana. Pasal itu berbunyi: “Ketentuan pidana hukum Indonesia berlaku bagi siapa saja yang. IX/No. 7 E. b. (2006). 36-37), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian adalah tindak pidana formal. A. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas islam Riau. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. 51) menjelaskan prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 4 huruf a UU 1/2023 yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Sianturi, Asas Hukum Pidana di Indonesia dan . bantuan. Semoga buku ini dapat memenuhi kebutuhan para mahasiswa, dosen , atau masyarakat umum dalam mencari literatur hukum yang berkualitas tentang asas-asas hukum pidana. Bentuk penyimpangan hukum pidana dalam KUHPM dapat diilihat dalam pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukum pidana tambahan, pemecatan ini bersifat murni. Asas-asas Hukum Pidana. Sedangkan asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah: Aut dedere aut punere; Aut dedere aut judicare; Par in parem in hebet imperium. Y. Asas Legalitas Dalam Konteks Hukum Pidana Nasional E. Dengan asas ini dimaksudkan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan status, kedudukan maupun pangkatnya. H. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu dijalankan. Pendahuluan 1. 184 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila. 23 . 3 Moelyatno, Asas- Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hlm. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai (hal 204 – 207): 4) Asas material, asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta’zir). Mengenai (Asas Hukum Perkawinan Dan Asas Hukum Kewarisan) akan di bahas pada pertemuan ke-6 selanjutnya. Dengan mengikuti PKPA ini, kamu bisa mengakses materi berupa video dan file. Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. penelitian yang berjudul “Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Impikasinya dalam Penegakan Hukum” dapat kami selesaikan. Rukun Kias. Mahakarya Rangkang. Jika dilihat dari situasi dan. Asas hukum pidana yang sangat mendasar adalah Asas Legalitas (Principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan. 1. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Asas ini lahir sejak berlakunya HIR. pelaku kekuasaan kehakiman disertai dengan asas-asas hingga pengangkatan para hakimnya. Asas legalitas dikenal dengan bahasa latin nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali, artinya tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ulasan Lengkap. Pertama, asas legalitas menjamin bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum atau dikenai sanksi hukum kecuali karena perbuatan yang jelas-jelas telah dilarang oleh undang-undang dan telah diberi sanksi hukum. , Hlm. Hukum pidana mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. E. 24. 10 Bambang Poernomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana ,Asas ini juga disebut sebagai asas legalitas, yaitu tak ada tindak pidana tanpa ada Undang-Undang yang mendahului. Asas Personalitas merupakan asas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Asas teritorialitas juga diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (2008:13) yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang - undangan pidana Indonesia juga berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melakukan. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ; 2.